Background
Manokwari, Jl. Inamberi - Susweni Po Box 159, Manokwari - Papua Barat 98313
(+62986) 213-441 datinfomkw@gmail.com

SEBUAH CATATAN DARI RAKERNAS KLHK 2017

berita12

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2017 dengan tema “Untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan”. Rakernas ini bertepatan dengan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Tahun 2017 dan dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Rakernas yang berlangsung tanggal 2 s/d 4 Agustus 2017 ini nampak berbeda dengan rakernas sebelumnya. Hal ini karena Rakernas 2017 bisa dikatakan “penuh bintang” yaitu dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan para narasumber yang terdiri dari para Menteri Koordinator, para Menteri, Kapolri, Panglima TNI dan pimpinan lembaga terkemuka.   Beberapa catatan penting arahan Presiden dalam pembukaan rakernas antara lain :

  1. Perlu ada strategi besar pengelolaan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan
  2. Perlu ada corrective action sehingga ada terobosan ataupun sesuatu yang besar dan baru sehingga pengelolaan hutan menjadi lebih baik
  3. Hutan harus memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran rakyat, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan berada dalam kemiskinan
  4. Jangan berfikir linier dan monoton, sehingga dalam sekian tahun ini karena pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang tidak ada pembaruan.
  5. Agar dapat dirumuskan pemikiran baru, sehingga pengelolaan hutan menjadi sebuah pengelolaan yang secara konsisten dapat terus dikerjakan, dan memperoleh hasil yg baik.
  6. Pengelolaan hutan dapat mencontoh negara lain seperti Swedia dan Finlandia, dimana 70-80 persen perekonomiannya berasal dari sektor kehutanan.
  7. Program-program atau rencana yang berorientasi proyek agar dihentikan. Setiap program kegiatan agar arahnya harus fokus dan konsentrasi pada daerah tertentu agar dapat menjadi contoh untuk yang lain.
  8. Selain itu, dibutuhkan jiwa-jiwa mulia dari rimbawan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan konkrit dan riil di lapangan, sehingga jelas yang dilindungi, yang konsesi, yang untuk Perhutanan Sosial.

berita1

Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini juga menyampaikan bahwa harus ada perubahan di lingkup KLHK meskipun yang ada di KLHK adalah teman-temannya. Hal ini merupakan perintah dan menunjukkan komitmen yang tinggi dari Presiden dalam pembangunan kehutanan, serta menunjukkan perlu adanya perubahan di semua lini pemerintahan tanpa terkecuali.

Sementara itu Menteri LHK juga menyampaikan bahwa kebijakan ekonomi berkeadilan terus diaktualisasikan oleh KLHK, melalui pengakuan hutan adat secara resmi, aktivitas aktual hutan-hutan desa dan Hutan Tanaman Rakyat. Langkah corrective dan implementasinya harus terus menerus berkesinambungan, agar cita-cita nasional bisa diwujudkan, yaitu masyarakat sejahtera. Permasalahan utama yang dihadapi lingkungan hidup dan kehutanan antara lain : eksploitasi SDA belum diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat, konflik dalam pemanfaatan  SDA, pemanfaatan secara illegal, menurunnya  Hutan dan Laut sebagai sumberdaya, kehilangan habitat dan degradasi, Tekanan dan dampak pembangunan terhadap sumberdaya, Kualitas sumberdaya air menurun, Konversi   lahan pertanian menjadi penggunaan lain, Erosi, Kontaminasi air minum, Menurunnya  sumberdaya air tanah serta Kelola SDA yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan daerah. Selanjutnya, langkah strategis pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan adalah :

  • Alokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi (tata perizinan, hutan sosial, reforma agraria, pangan, energi, ketahanan air dan sumber penopang pusat pertumbuhan wilayah)
  • Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan (illegal logging, karhutla, peti, tata perizinan, law enforcement, pemulihan lingkungan)
  • Konservasi dan pemeliharaan bio-diversity dan biosfer (peningkatan dan penanganan tumbuhan dan satwa langka/TSL, serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas udara, air dan tanah/bentang alam)
  • Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan (peningkatan usaha produksi kayu, hasil hutan non kayu, ekowisata/jasa lingkungan lainnya, daur ulang/circular economy, serta peningkatan manajemen usaha rakyat)
  • Pengendalian kejahatan lingkungan (penataan regulasi, penertiban pengawasan perizinan dan penegakan hukum)
  • Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan dan sumberdaya sampah/limbah dan dalam pengawasan sosial perizinan dan pengendalian lingkungan serta dalam mendorong law enforcement

Kebijakan teknis yang cukup menonjol di Kementerian LHK adalah reforma agraria dan perhutanan sosial. Hal tersebut merupakan perintah Presiden dalam Nawacita dan dilatarbelakangi adanya tingkat kemiskinan masyarakat yang cukup tinggi pada desa-desa sekitar wilayah hutan. Alokasi tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan mencapai 4,85 juta ha sedangkan alokasi perhutanan sosial mencapai 13,46 juta ha. Perhutanan sosial akan digunakan dalam program hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan.

Rakernas ini dihadiri ±700 orang peserta yang terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian, aktivis lingkungan hidup dan kehutanan, tokoh masyarakat, dan sektor swasta. Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, yang bertindak sebagai narasumber terakhir menjadi bintang dan mendapat sambutan yang luar biasa dari peserta rakernas. Dengan bahan paparan dan penyajian yang sempurna peserta sangat antusias mengikuti paparan sampai akhir acara. Dalam paparannya, Panglima TNI memberikan pencerahan dan motivasi agar kita dapat bersama dan bersatu mengelola sumber daya alam untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Jenderal ini juga mengingatkan agar jangan sampai pihak lain menjadikan negeri ini menjadi kancah konflik antar kelompok untuk menguasai sumber alam Indonesia. Beliau juga menyampaikan bahwa saat ini tengah terjadi kompetisi global untuk energi, pangan dan air. Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan kebhinekaan perlu waspada akan bahaya yang dapat mengancam.

Berdasarkan catatan tentang arahan dan kebijakan di atas, 2 hal mendasar yang harus kita sebagai staf unit satuan kerja KLHK perhatikan dan laksanakan adalah :

  1. Perlunya perubahan dan inovasi dalam setiap setiap individu pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan media pencapaian target satuan kerja dan individu
  2. Setiap program dan kegiatan lingkup KLHK harus benar-benar fokus dan dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat mencapai target output maksimal dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan. (dan)
Print Friendly

Tinggalkan Balasan

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Youtube
Hide Buttons