PENYERAHAN DIPA 2018 SATKER DI PROVINSI PAPUA BARAT

Di penghujung tahun 2017, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat menyelenggarakan acara Penyerahan DIPA, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018. Acara yang dimaksudkan untuk menyerahkan dokumen anggaran 2018 kepada Satuan Kerja Vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua Barat ini berlangsung pada tanggal 18 Desember 2017 bertajuk “Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan di Papua Barat”. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Penyerahan DIPA 2018 oleh Presiden kepada para Gubernur pada tanggal 6 Desember 2017 di Istana Bogor.

IMG_8250

Di penghujung tahun 2017, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat menyelenggarakan acara Penyerahan DIPA, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018. Acara yang dimaksudkan untuk menyerahkan dokumen anggaran 2018 kepada Satuan Kerja Vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua Barat ini berlangsung pada tanggal 18 Desember 2017 bertajuk “Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan di Papua Barat”. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Penyerahan DIPA 2018 oleh Presiden kepada para Gubernur pada tanggal 6 Desember 2017 di Istana Bogor.

Dalam laporannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa dari total APBN sebesar Rp. 2.220,7 T terbagi atas Rp. 847,45 T kepada Kementerian/Lembaga, Rp. 607,1 T untuk Non K/L dan Rp. 766,2 T sebagai Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sementara itu alokasi untuk Provinsi Papua Barat terdiri atas Rp. 6,8 T untuk satker H/L, Dana Transfer Daerah Rp.15,66 T dan Dana Desa Rp. 1,329 T. Disampaikan juga bahwa pelaksanaan DIPA 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya dan hal ini dikarenakan penyerahan DIPA yang lebih awal serta perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih matang. Disamping itu, Kakanwil juga menyampaikan inovasi yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan ke depan yaitu dengan implementasi aplikasi “SAKTI” (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang akan memudahkan dan memeungkinkan tidak perlu tatap muka di KPPN.

Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Drs. Mohammad Lakotani dalam arahannya menyampaikan APBN merupakan stimlus dalam proses pembangunan di Provinsi Papua Barat, disamping keterlibatan swasta juga sangat diharapkan. Untuk pelaksanaan aggaran 2018 setiap satker dan organisasi perangkat daerah agar melakukan :
1. percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan
2. perbaikan sistem tata kelola dan administrasi
3. percepatan proses pengadaan barang dan jasa
4. akselerasi pelaksanaan program
5. efisiensi belanja operasional
Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa distribusi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa harus transparan, akuntabel, berorientasi output serta fokus pada pengentasan kemiskinan. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat secara periodik akan melalukan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dan fungsi dalam mendukung pembangunan Provinsi Papua Barat.
Dalam laporannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa dari total APBN sebesar Rp. 2.220,7 T terbagi atas Rp. 847,45 T kepada Kementerian/Lembaga, Rp. 607,1 T untuk Non K/L dan Rp. 766,2 T sebagai Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sementara itu alokasi untuk Provinsi Papua Barat terdiri atas Rp. 6,8 T untuk satker H/L, Dana Transfer Daerah Rp.15,66 T dan Dana Desa Rp. 1,329 T. Disampaikan juga bahwa pelaksanaan DIPA 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya dan hal ini dikarenakan penyerahan DIPA yang lebih awal serta perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih matang. Disamping itu, Kakanwil juga menyampaikan inovasi yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan ke depan yaitu dengan implementasi aplikasi “SAKTI” (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang akan memudahkan dan memeungkinkan tidak perlu tatap muka di KPPN.

Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Drs. Mohammad Lakotani dalam arahannya menyampaikan APBN merupakan stimlus dalam proses pembangunan di Provinsi Papua Barat, disamping keterlibatan swasta juga sangat diharapkan. Untuk pelaksanaan aggaran 2018 setiap satker dan organisasi perangkat daerah agar melakukan :
1. percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan
2. perbaikan sistem tata kelola dan administrasi
3. percepatan proses pengadaan barang dan jasa
4. akselerasi pelaksanaan program
5. efisiensi belanja operasional
Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa distribusi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa harus transparan, akuntabel, berorientasi output serta fokus pada pengentasan kemiskinan. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat secara periodik akan melalukan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dan fungsi dalam mendukung pembangunan Provinsi Papua Barat. ***(DA)

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Foto Bulan Ini

Buku

Teknik Penagkaran Burung Mambruk (Goura Sp.)

Buku yang di tulis oleh Hadi Warsito ini menjelaskan tentang Burung Mambruk (Gorua Sp.)  yang di kategorikan mendapat perlindungan dari ...

Baca selengkapnya

30 Tahun Wanariset Anggresi

Buku 30 Tahun Wanariset Anggresi: Sebuah Hasil Kerja Bersama merupakan buku yang dibuat untuk memperkenalkan salah satu aset berharga BP2LHK Manokwari yang ...

Baca selengkapnya

Rediversifikasi Pangan Papua 2

Buku ini mengungkapkan keanekaragaman flora tanah Papua dan pemanfaatannya oleh masyarakat tradisional dan prospek pengembangan sebagai diversifikasi bahan pangan. Buku ...

Baca selengkapnya

Rediversifikasi Pangan Papua 1

Buku ini mengungkapkan keanekaragaman flora tanah Papua dan pemanfaatannya oleh masyarakat tradisional dan prospek pengembangan sebagai diversifikasi bahan pangan. Buku ...

Baca selengkapnya

Warta Matoa

Pos-pos Terbaru

Link Terkait

  • Pengunjung

    0110222
    Hari ini : 54
    Kemarin : 108
    Bulan ini : 1629
    Total Kunjungan : 110222
    Hits Hari ini : 290
    Total Hits : 1243148
    Who's Online : 3

    Survey Kepuasan Masyarakat

    Survey Kepuasan Masyarakat

    Bangga Buatan Dalam Negeri

    Bangga Buatan Dalam Negeri

    Visitor Map

    Flag Counter
    Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan kehutanan